Spiral Kebohongan di Pilkada Tangerang

Proses pertarungan Pilkada di Indonesia, secara sempurna memperlihatkan kuatnya gejala Amerikanisasi Politik. Istilah barusan, pernah dipopulerkan oleh akademisi dari Universitas Indonesia, yaitu DR. Firmanzah.

Menurut Firmanzah, yang juga dekan Fakultas Ekonomi UI itu, Amerikanisasi Politik adalah bentuk-bentuk kampanye politik moderen, yang mengusung pemenangan opini publik, dan dilakukan dengan peralatan teknologi canggih. Kurang lebih, bentuknya adalah seperti Pilkada dengan riuh rendah kampanye politik, anggaran segunung, menyita ruang publik, mengisi semua wahana media (umum dan sosial), hingga penggunaan piranti-piranti teknologi komunikasi terbaru,  riset politik, konsultan pemenangan, advokasi, dan dukungan jaringan pendukung.

Sayangnya, Amerikanisasi Politik itu, hanya berbentuk permukaan. Tak lain mewujud sebagai penghamburan kata-kata dusta, slogan kosong, dan pesta pora. Tidak bermanfaat apapun, kecuali sebagai objek perampokkan keuntungan bagi industri media, usaha percetakan, lembaga riset, dan juga para petualang politik. Seraya menyisakan sampah di mana-mana.

Lain hal dengan Amerikanisasi Politik sejati. Di mana kampanye publik berlangsung untuk mengusung ide-ide dan gagasan politik. Mengerek kualitas informasi yang cerdas. Menghadirkan debat intelektual sengit. Penajaman isu dan program kerja. Serta memberi keragaman informasi untuk khalayak luas. Terkadang malah berbentuk advokasi kebijakan public. Lain kata, Amerikanisasi Politik yang benar-benar Amerika adalah berbasis pada fakta —-lalu kemudian dikemas secara menarik.

Di kita sungguh beda. Operasi kampanye politik justru berbasis pada dusta. Hingga itu, tak ayal berlangsung praktek penipuan dan pengelabuan. Lantaran selalu berbasis pada asumsi-asumsi psikologis dan klaim mental. Sebuah fenomena yang menyebabkan terjadinya distorsi realitas (perusakan realitas yang sesungguhnya). Bagaimana ini terjadi?

Spiral Kebohongan
Pusaran dusta dalam Pilkada itu berlangsung justru di jantung penggeraknya sendiri, yaitu para kandidat, tim sukses, kendaraan partai, dan pelbagai kekuatan pengusung. Sering kali sosok petarung yang muncul berasal dari tokoh politik non otentik, alias tidak jelas seperti apa kiprah, gagasan, dan komitmennya. Ini masalah yang utama. Asal muasal para calon lahir karena by design, bukan by process. Menyembul sebagai aktor dan menjadi kandidat hanya karena didesain oleh sokongan kekuasaan (misalnya, bagian dari dinasti politik, oligarki, atau karena dari keluarga kaya raya).

Padahal tak pernah jelas kontribusi sosial politik sang tokoh pada masa pra Pilkada. Namun dalam momen kontestasi Pilkada, tiba-tiba para tokoh tak jelas ini dikemas dengan spiral kebohongan, alias ditutupi, dijejali, dijual, dan dipublikasi dengan rekayasa dusta. Jika seorang aktor kandidat Pilkada yang sesungguhnya adalah orang yang tak peduli, arogan, dan ekslusif, maka mati-matian dibela dengan operasi pencitraan. Lalu diusung dengan tema-tema dan klaim psikologis, melalu bahasa: Muda dan Peduli, Bersih, Merakyat, dan lain sejenisnya. Inilah basis utama yang menjadi mata air kepalsuan…

Titik terang mulai terlacak, bahwa Amerikanisasi Politik yang sesungguhnya bersumber dari kejelasan dan otensitas fakta politik, yang kemudian dikemas agar lebih menarik, maka Amerikanisasi Politik palsu dalam momentum Pilkada justru malah sebaliknya. Bahwa operasi pencitraan ala Amerikanisasi Politik itu malahan berbasis pada kekaburan fakta, lalu diolah habis-habisan. Maka yang terjadi adalah keganjilan dan kedangkalan (banality).

Tokoh Non Otentik
Dari sisi komunikasi politik, memang tak salah-salah amat. Bahkan ada adagium dalam komunikasi politik, yang bersumber dari pernyataan Jenderal Joseph Goebells, staf propaganda dan penasehat Hitler, bahwa: satu kebohongan dikali seribu, sama dengan kebenaran…

Maksudnya, kebohongan jika direproduksi dengan gencar, diulang-ulang, dan dikampanyekan, maka lama kelamaan akan diterima begitu saja. Dan sialnya, dalam kontestasi Pilkada (termasuk di Kabupaten Tangerang), hal seperti ini terjadi. Publik sesungguhnya tahu, tokoh mana yang otentik (berjuang dari bawah, punya gagasan, dan kiprah yang jelas). Tetapi, begitu ada tokoh non otentik (tak pernah peduli, tak pernah berkiprah, dan tak jelas kontribusi politiknya) yang muncul, lalu banyak uang dan banyak kuasa, dengan begitu leluasa melakukan kampanye publik, maka persepsi publik mulai beralih, untuk menerima kehadiran sang tokoh palsu. Aneka macam jualan citra dusta, lama kelamaan dianggap biasa. Berbagai spanduk yang mengusung tema-tema kepedulian dan solidaritas (yang sesungguhnya bertentangan dengan watak sejati tokoh Pilkada), pelan tapi pasti dianggap sebagai kebenaran. Oleh berbagai faktor, memori publik kemudian menjadi tidak kritis, apatis, dan membiarkan semuanya berlangsung.

Perlawanan
Memang, semua pihak mahfum belaka, bahwa dalam pertarungan politik Pilkada, yang jadi soal bukanlah siapa yang benar, dan siapa yang salah. Melainkan siapa yang akan menang… Maka boleh-boleh saja parade manipulasi berlangsung tanpa henti. Tetapi, bagi kita yang menjaga rasionalitas dan nalar jernih, tentu tak bisa diam begitu saja.

Tersedia sejumlah cara, mulai dari yang lunak hingga yang keras. Namun, tentu mustahil melakukan perlawanan secara dusta ini dalam skala makro dan massif (besar-besaran, sebagaimana dusta dijual melalu spanduk dan baliho, itu terlalu mahal). Jalur termudah adalah: bergerak dalam politik mikro. Kita yang menjaga rasionalitas, bertanggungjawab untuk membuka fakta sesungguhnya, secara mikro saja tentunya. Yaitu dari lokasi terdekat, pihak terdekat, dan media terdekat. Bukankah saat ini ada banyak fasilitas untuk melakukan counter opinion? Entah via media sosial, atau sekedar diskusi intensif dengan pelbagai pihak. Ini adalah skenario lunak. Sebab masih ada skenario keras.

Sisi paling radikal dari perlawanan keras adalah melakukan gerakan pembangkangan, sabotase, atau bahkan —kalau bisa protes. Lihatlah fenomena menjelang Pilkada Tangerang, bukankah begitu liarnya aksi-aksi manipulasi citra itu bertebaran, yang juga melawan kaidah hukum (seperti menyita ruang publik, melibatkan birokrasi, dan memanfaatkan aksi vulgar). Pola-pola seperti ini mungkin kecil dampaknya, tetapi menjadi bagian dari titik api perlawanan, demi menjentikkan dan menyalurkan kejengkelan publik, atas kekasaran dalam pencitraan Pilkada. Agaknya, itupun belum ada yang memulai. Ayo…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s