Desain Tata Kelola Pemerintahan Era Tangerang Barat

Wacan:

Menggagas Tata Kelola Pemerintahan Di Tangerang Barat

Oleh: Isbandi Ardiwinata

Ketua TP2D

Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Banten

Staf Ahli Bupati Serang

Pemerintahan di Wilayah Tangerang Barat merupakan suatu daerah yang direncanakan akan dibentuk  menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai hasil pemekaran dari Pemerintah induk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Proses usulan pemekaran daerah ini nampaknya mulai mendapatkan angin segar dari beberapa kalangan, meskipun perjalanan panjang masih perlu dilalui oleh beberapa aktivis dan tokoh pejuang pemekaran daerah di Tangerang Barat. Kendati penetapan pemekaran daerah belum dilakukan, setidaknya perlu digagas suatu bentuk sistem pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan pada pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

 

Konsepsi tata kelola pemerintahan ini merupakan suatu bentuk harapan perjuangan para tokoh penggerak pemekaran daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal dalam menghasilkan pelayanan publik (public service)  lebih maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (welfare society). Kondisi yang sangat memungkinkan diwujudkan, mengingat tangerang barat (Tangbar) akan menjadi salah-satu daerah yang mengawali tata kelola pemerintahan dari titik nol (0). Sehingga segala bentuk dan identitas sistem pemerintahan daerah dapat digagas dengan proses perencanaan secara matang dan dirumuskan visi pembangunan yang lebih ideal untuk memberikan layanan publik terbaik di Indonesia.

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Tangerang Barat merupakan suatu daerah yang cukup strategis dalam roda perekonomian dan pembangunan nasional. Kondisi geografis yang cukup menguntungkan serta ditunjang oleh sarana infra dan supra struktur pemerintahan sangat memungkinkan akan menjadikan daerah ini sebagai tiang penyangga perekonomian nasional.

 

Secara administratif pemerintahan, Tangbar memiliki 9 kecamatan yang meliputi: Balaraja, Sukamulya, Kronjo, Mekarbaru, Kresek, Gunung Kaler, Jayanti, Cisoka, dan Solear. Kondisi geografis wilayah Tangerang Barat memiliki batas wilayah yang mencakup Bagian Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, Bagian Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk, Bagian Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang, dan Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Sementara jarak tempuh Tangbar dengan Pusat Ibukota Republik Indonesia DKI Jakarta selama 45 menit, dan pada Pusat Ibukota Provinsi Banten berkisar selama 30 menit. Berdasarkan data BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa luas wilayah Tangbar adalah 264,03 Km2, dengan jumlah penduduk mencapai 573.742 jiwa.

 

Dukungan sarana dan prasarana pembangunan di Tangerang Barat tersebar pada 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) yang dapat ditentukan pada 9 (Sembilan) kecamatan, mencakup:

  1. Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP 1) merupakan daerah pengembangan kawasan perkantoran, industri, jasa, perumahan, perniagaan, dan perhotelan, meliputi : kecamatan Balaraja, Sukamulya dan Jayanti.
  2. Wilayah Kerja Pembangunan II (WKP II) merupakan daerah pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, agro industri , dan pertambangan. Meliputi : Kecamatan Cisoka, Solear, Mekar Baru dan Gunung Kaler.
  3. Wilayah Kerja Pembangunan III (WKP III) merupakan daerah pengembangan kawasan perikanan, wisata bahari dan alam, industri maritim, pertambakan, pelabuhan, dan perniagaan. Meliputi : Kecamatan Keronjo dan Kresek.

 

Ruang lingkup kerja pemerintahan di Tangbar yang hanya memiliki 9 kecamatan binaan akan semakin memberikan peluang besar terhadap gagasan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) secara efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep tata kelola pemerintahan ini difokuskan pada mekanisme layanan publik yang lebih berorientasi pada terbentuknya manajemen pemerintahan yang profesional dengan ditunjang oleh komitmen untuk mengembangkan partisipasi masyarakat lebih nyata serta akuntabel dan transparan.

Kondisi ini, senada dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang akan dilaksanakan oleh Tangbar sebagai salah-satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

  1. A.    Prinsip Dasar Tata Kelola Pemerintahan Tangbar yang Baik dan Bersih.

 

Seiring dengan berkembangnya era keterbukaan serta globalisasi, maka tuntutan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi suatu keharusan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan sikap, etika serta kinerja yang dimiliki oleh unsur penyelenggara pemerintahan secara profesional dengan ditunjang oleh prinsip kompetensi yang sesuai dalam memangku jabatan serta berjiwa mengabdi kepada kepentingan bangsa dan Negara. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik manakala dalam setiap pelaksanaan tugas dilakukan dengan prinsip pelayanan prima (service excellent) pada setiap bentuk administratif pemerintahan, mulai dari unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Standarisasi baiknya tata kelola pemerintahan dapat terukur melalui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan maksimal dari aparatur yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Ukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi pemerintahan biasanya berkisar pada: efektifitas dan efesiensi pelayanan, kenyamanan, jaminan (insurance) pelayanan keamanan, serta kemudahan prosedur.

 

Sementara tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) sebagai bentuk pelaksanaan komitmen terhadap upaya memberikan pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntable dan partisipatif. Konsep dasar clean government dititikberatkan pada komitmen penyelenggara pemerintahan dalam memberikan keterbukaan ruang informasi publik pada segala bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk keterbukaan ini dimaksudkan adanya kesamaan visi penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat dalam menjalankan asas keadilan, pemerataan, akuntabilitas publik serta partisipasi secara demokratis.

 

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia telah menjadi tuntutan bagi proses layanan publik. Kondisi ini ditunjang dengan terbitnya UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep pelaksanaan celan government adalah lebih mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan stakeholders yang meliputi : masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan proses pembangunan dengan visi yang searah untuk kemajuan Negara. Hubungan interaksi ini memiliki nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Pelaksanaan good governance and clean government pada pemerintah daerah saat ini, sangat mungkin dilakukan. Terlebih dalam ranah pengembangan asas desentralisasi sebagai konsekwensi logis diterapkannya prinsip otonomi daerah. Proses pembangunan daerah dalam prinsip otonomi daerah adalah lebih mengedepankan aspek prakarsa publik secara menyeluruh, melalui sistem demokratisasi dan transparansi publik. Untuk itu, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sejatinya telah menjadi bagian dari target public service dalam pemerintahan daerah yang ditunjang dengan komitmen pelaksanaan public accountability.

 

Kabupaten Tangbar sebagai bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan asas otonomi daerah diharapkan mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Tangbar dapat dilakukan dengan :

 

  1. Mengembangkan partisipasi publik secara merata dan berkeadilan (public participatory).

 

Partisipasi publik ini dimaksudkan terlaksananya ruang aspirasi dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya (Resourches) Tangbar untuk dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Proses partisipasi publik dapat dikembangkan melalui sistem keterlibatan aktif masyarakat mulai dari proses politik lokal (the political of locally) maupun pada proses penyelenggaraan pembangunan daerah (Regent of development). Masyarakat di identikkan sebagai subyek pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Sasaran hasil dari terlaksananya partisipasi publik adalah terbangunnya kesamaan visi pembangunan dari seluruh stakeholder serta mampu membawa arah kemajuan daerah yang selaras dengan upaya penggalian keunggulan lokal melalui sistem pemberdayaan masyarakat setempat (social empowerment).

 

  1. Terjaminnya Keterbukaan publik dalam proses pembangunan (public transfarancy).

Proses keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan yaitu adanya komitmen kuat dari para penyelenggara pemerintahan dalam memberikan ruang informasi publik. Informasi ini biasanya berhubungan dengan segala bentuk transfaransi kebijakan beserta beberapa sistem pelaksanaan prosedur pelayanan yang ditunjang dengan standarisasi peraturan perundangan yang berlaku. Terlaksananya keterbukaan akan menciptakan tingkat kepercayaan publik (trust of public) terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga proses pelaksanaan pemerintahan diyakini mampu mempersempit berkembangnya budaya korupsi, kolusi dan nepothisme.

 

Sistem transparansi publik di Indonesia, kini mengalami babak baru dengan diterbitkannya UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (KIP). Berlakunya perundangan ini menjadi jaminan bagi penyelenggara pemerintahan untuk membuka ruang informasi publik seluas-luasnya dalam rangka menumbuhkembangan partisipasi masyarakat terhadap kepedulian pengawalan program pembangunan.

 

Azas transparansi publik dalam pembangunan daerah yang bersifat otonom sesungguhnya menjadi fokus penyelenggaraan pemerintah. Secara ruang administratif, daerah otonom memiliki batas hukum Wilayah yang lebih sempit dan mudah untuk mengembangkan aksesabilitas partisipasi publik. Berbagai kepentingan yang tumbuh dalam komunitas masyarakat di sekitar lingkungan pemerintah daerah semakin mudah terakomodasi pada program perencanaan pembangunan. Oleh karenanya sistem pengembangan transparansi publik dalam tatanan sistem otonomi daerah akan lebih terjamin.

 

Kabupaten Tangerang Barat memiliki heterogenitas sumber daya yang mampu dikembangkan sebagai potensi pengelolaan keunggulan ekonomi daerah, memiliki tuntutan sistem tranparansi kebijakan cukup tinggi. Transparansi disini dimaksudkan dalam mengembangkan pola partisipasi publik lebih terbuka dalam memadukan berbagai kepentingan stakeholder pemerintahan untuk mampu menjadikan Tangbar sebagai daerah termajukan pada masa mendatang. Indikasi yang dapat dikembangkan dalam menjalankan prinsip transparansi publik di Tangbar adalah: terbentuknya ruang informasi publik yang luas tentang berbagai bentuk kebijakan baik dalam tata kelola administrasi dan perencanaan pembangunan serta pengoptimalan sumber daya baik alam maupun manusia. Optimalisasi keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan di Tangerang Barat dapat dilihat dari adanya political will dari pemangku kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan publik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah; terjadinya proses rekruitmen dan pengembangan karir pegawai secara transfaran; terbentuknya proses layanan publik secara murah, mudah dan cepat; adanya sistem informasi umum yang dapat diakses oleh publik tentang berbagai kebijakan serta promosi potensi unggulan untuk menunjang partisipasi publik secara luas; sistem pengambilan keputusan publik lebih berorientasi pada asas demokratisasi.

 

  1. Pengembangan Akuntabilitas publik (public accountability).

Secara umum, sistem pertanggung-jawaban (accountability) pemerintahan di Indonesia meliputi dua bagian, yaitu pertama, pertanggung-jawaban secara vertikal yang merupakan bentuk pertanggung-jawaban secara hirarkis pada level organisasi pemerintahan di atasnya. Mekanisme pertanggung-jawaban secara vertikal ini dilaksanakan untuk menjamin terbentuknya sistem koordinasi dan evaluasi terhadap bentuk pembagian tugas secara desentralisasi dari pusat hingga level daerah. Kedua, pertanggung-jawaban secara horisontal sebagai bentuk pertanggung-jawaban pemerintah terhadap publik dan dapat diwakilkan melalui lembaga perwakilan.

 

Sebagai Negara yang melaksanakan sistem demokrasi, pemerintahan di Indonesia memiliki konsekwensi untuk dapat menjalankan bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan pemerintahan yang dapat diterima oleh publik. Proses pertanggung-jawaban ini dilakukan baik secara langsung kepada publik dengan berbagai bentuk kemajuan pembangunan di segala bidang, maupun secara administratif pada lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah pada level organisasi diatasnya. Untuk dapat menciptakan efektifitas pelaksanaan akuntabilitas publik, maka dibutuhkan beberapa langkah yang meliputi: penguatan peran seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan sistem pengawasan (controlling) penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, baik melalui organisasi formal, organisasi sosial-politik, media masa, maupun peran individual penggiat morale force; penguatan lembaga penegak hukum dan peradilan dalam menjalankan fungsi law inforcement; serta terbentuknya perangkat peraturan dan perundangan yang menjadi tolok ukur evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan prinsip transparansi publik.

 

Pelaksanaan public accountability pada pemerintahan daerah di Tangbar menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Tangbar yang memiliki tingkat kedewasaan politik (political maturity) cukup tinggi yang terlihat dari prosentase partisipasi politik yang hampir mencapai 67 % pada setiap agenda politik, tentu menjadi modal bagi pelaksanaan sistem akuntabilitas publik. Pada sisi lain, dukungan berkembangnya organisasi sosial-politik serta beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi profesi akan memberikan kondisi pelaksanaan akuntabilitas publik lebih terjamin.

 

Berlandaskan pada prinsip-prinsip pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih di atas, maka kabupaten tangerang barat dapat menentukan arah kebijakan pembangunan yang meliputi:

 

 

  1. Menetapkan visi pembangunan daerah dengan slogan Abdi Karya Satya Raharja, yang memiliki makna mengabdi pada kepentingan masyarakat, berkarya melalui pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkeadilan, setia pada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Melaksanakan pembangunan secara bersahaja dan berkelanjutan.
  2. Membentuk sistem pemerintahan yang terpadu, efektif dan efesien dengan pola pengembangan layanan publik satu atap (one stop service).
  3. Melaksanakan perencanaan pembangunan yang berbasis program dan social empowerment dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
  4. Membentuk sistem pengawasan secara ketat dan terkendali dalam prosedur pertanggung-jawaban tugas pemerintahan dengan pola pengawasan berlapis dan berjenjang.
  5. Membangun sistem informasi publik secara transparan dalam menyampaikan berbagai bentuk kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan dalam yang berbasis e-government.

 

 

  1. B.     Menggagas e-Government di Tangbar.

 

Seriring dengan berkembangnya era globalisasi, telah menuntut sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat memberikan keluasaan akses informasi dan layanan publik lebih terbuka. Keterbukaan layanan informasi publik ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi yang dapat menjadi salah-satu bagian untuk menjadi data base virtual pemerintahan kepada khalayak, baik di lingkungan regional, nasional maupun internasional. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan sering disebut dengan istilah e-government.

 

Pengembangan e-governement pada dasarnya dilakukan untuk memperbaiki fungsi pelayanan pemerintahan dalam membangun interaksi dengan stakeholders melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini akan memberikan jaminan pada sistem layanan pemerintah yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, serta dapat diakses setiap saat. Secara administratif pemerintahan, tentu sistem ini akan menciptakan prosedur kerja lebih efesien dan efektif serta mampu memberikan akses eksplorasi keunggulan daerah pada dunia internasional untuk kepentingan pengembangan pembangunan daerah.

 

Strategi pengembangan e-government di Indonesia meliputi:

  1. Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
  2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja Pemerintah pusat dan daerah secara holistik.
  3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
  4. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
  5. Pengembangan SDM di Pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat.
  6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.

 

Pengertian e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Aplikasi e-government dapat dilaksanakan pada lembaga legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efesiensi pelayanan internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model yang dapat dikembangkan dalam e-government adalah Gonernment-to-citizen atau Government-to-custommer (G2C), Government-to-Government (G2G), serta Government-to-Business (G2B).

 

Pemanfaatan e-Government di Indonesia telah mendapatkan legalitas secara konstitusional sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan.  Tujuan dari pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagaimana diatur dalam Inpres No. 3 tahun 2003, meliputi:

  1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C);
  2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B);
  3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efesien serta memperlancar transaksi dan pelayanan dasar antar lembaga pemerintah (G2G).

 

Perencanaan e-Government pada pemerintahan di Tangbar sangat diperlukan. Kondisi ini ditunjang oleh kepentingan keterbukaan penyebaran informasi publik, baik berhubungan dengan G2C, G2B maupun G2G. Penyebaran potensi kebutuhan layanan di Tangbar yang mencakup pada kepentingan pengembangan investasi, proses layanan kependudukan dan imigrasi, informasi potensi daerah, serta transaksional ekonomi dan perpajakan menjadikan tangbar patut dikembangkan ke arah pemerintahan yang berbasis e-government.

 

Ruang pelayanan publik di Tangbar, pada hakikatnya memiliki interaksi kuat dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta kebutuhan pelayanan dasar publik. Sistem penyelenggaraan e-government di Tangbar telah ditunjang oleh aksesabilitas jaringan telekmonikasi dan internet pada seluruh kecamatan. Beberapa dukungan inprastruktur pemerintahan pun sangat memadai, dengan adanya pemanfaatan jaringan internet pada pemerintahan, dunia pendidikan, kesehatan serta dunia usaha. Bentuk perencanaan dapat dilakukan dengan membuat database secara holistik sektor pelayanan publik yang akan menjadi bagian dari proses transaksional informasi, akomodasi kepentingan publik serta arus bisnis dan perpajakan secara terbuka kepada stakeholders. Sehingga pemerintahan di tangbar akan memberikan pelayanan online dan mampu mempercepat alur birokrasi yang akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan publik untuk pengembangan proses pembangunan.

 

Beberapa fungsi e-government yang dapat dirancang dalam pemerintahan di Tangbar meliputi:

  1. Sistem pelayanan yang mencakup : kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, serta publikasi informasi umum dan pemerintahan.
  2. Administrasi dan Manajemen Pemerintahan terdiri dari : surat resmi elektronik, sistem dokumentasi dan kearsipan daerah, sistem pendukung keputusan daerah, kolaburasi dan koordinasi, dan manajemen pelaporan pemerintahan.
  3. Legislasi yang meliputi : Sistem administrasi dan kepegawaian DPRD, Sistem pemilu daerah, Agenda kerja, dan Sistem katalog hukum, perundangan dan peraturan daerah.
  4. Pembangunan yang mencakup : Sistem Indormasi Manajemen data pembangunan, Sistem pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan dan monitoring proyek, dan Sistem Informasi dan evaluasi pembangunan.
  5. Keuangan yang terdiri dari: Sistem Anggaran Daerah, Sistem Kas dan Pembendaharaan, dan Sistem Akuntansi daerah.
  6. Kepegawaian yang mencakup: Pengadaan PNS, Sistem absensi dan penggajian, Sistem penilaian kerja PNS, serta Sistem Pendidikan dan Pelatihan PNS.

 

Proses pengembangan tata pemerintahan yang baik dan bersih di Tangerang barat sangatlah ditentukan oleh good will pemangku kebijakan dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tata pemerintahan ini akan menjadi indikator kuat terhadap kemajuan daerah yang mampu menjalankan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas publik. Model pelaksanaan sistem pemerintahan yang selaras dengan pelaksanaan tata kelola baik dan bersih dapat dipadukan dengan pengembangan sistem e-gorvernment. Pemberlakuan model ini sebagai salah-satu bagian penting untuk membentuk interaksi hubungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang searah dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional. Pada sisi lain, pola e-government akan mampu menciptakan sistem public service yang lebih cepat dan mampu memberikan pelayanan prima tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang.

 

Harapan penulis, semoga Tangerang Barat akan menjadi daerah termajukan yang mampu menjadi daerah pengembang e-city yang berbasis pada penguatan penggalian potensi daerah melalui program social empowerment.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

H. Schein, Edgar. 1992. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.

 

Herwan, F.R. 2004. Pendidikan dengan Semangat Otonomi Daerah. UNTIRTA PRESS : Banten.

 

Isbandi. 2007. Otda dan Tantangan Clean Government. Banten Raya Pos.

 

Rahmat, Jalaludin dan Mulyadi, Deddy. 2000. Komunikasi Antar Budaya. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

 

Undang-undang Otonomi Daerah, Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah. Jakarta.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s